Kalimantan Utara

Kalimantan Utara
Kalimantan Utara;
	Lambang
Hari jadi	25 Oktober 2012
Dasar hukum	UU No.20 tahun 2012
Ibu kota	Tanjung Selor
Area
- Total luas	75.467,70 km2
Populasi
- Total	691.058 jiwa (2017)
- Kepadatan	9,15 jiwa/km²/km2
Pemerintahan
- Gubernur	Irianto Lambrie
- Wagub	Udin Hianggio
- Ketua DPRD	Marthen Sablon
- Sekda	Badrun
- Kabupaten	4
- Kota	1
- Kecamatan	50
- Kelurahan	479
Demografi
- Etnis	Dayak, Jawa, Tidung, Bulungan, Suluk, Banjar, Lun Bawang / Lun Dayeh, dll
- Agama	Islam 59.54%; Kristen Protestan 31.38%; Katolik 7.60%; Buddha 1.26%; Hindu 0.06%; Konghucu 0.001%(2015)
- Bahasa	Dayak, Bulungan, Tidung,Indonesia
Lagu daerah	Leten Jenai, Kucing Hitam, Bebilin, Jugit Demaring
Rumah tradisional	Rumah Baloy, Lamin Adat
Senjata tradisional	Mandau
Situs web	kaltaraprov.go.id

Peta topografi Kalimantan Utara

Kalimantan Utara (disingkat Kaltara) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak.

Saat ini, Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia, resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012.^[3]

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 11 daerah otonomi baru yang terdiri atas satu provinsi dan 10 kabupaten, termasuk Kaltara pada hari Senin, 22 April 2013. Bersama dengan penetapan itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik kepala daerah masing-masing, termasuk pejabat Gubernur Kaltara yakni Irianto Lambrie. Infrastruktur pemerintahan Kalimantan Utara masih dalam proses persiapan yang direncanakan akan berlangsung paling lama dalam 1 tahun.^[4]

Pada tanggal 22 April 2015, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Triyono Budi Sasongko sebagai Pejabat Gubernur Kaltara menggantikan Irianto Lambrie yang telah menjabat selama 2 periode masa jabatan Pj. Gubernur Kaltara.

Daftar isi

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Sejarah Sebelum Pembentukan[sunting | sunting sumber]

Provinsi Borneo saat masa awal kemerdekaan, tahun 1945.

Dalam sejarahnya negeri-negeri di bagian utara pulau Kalimantan, yang meliputi Sarawak, Sabah, Brunei .^[5] Sejak masa Hindu hingga masa sebelum terbentuknya Kesultanan Bulungan, daerah yang sekarang menjadi wilayah provinsi Kalimantan Utara hingga daerah Kinabatangan di Sabah bagian Timur merupakan wilayah mandala negara Berau yang dinamakan Nagri Marancang.^[6] Namun belakangan sebagian utara Nagri Marancang (alias Sabah bagian Timur) terlepas dari Berau karena diklaim sebagai wilayah mandala Brunei, kemudian oleh Brunei dihadiahkan kepada Kesultanan Sulu dan Suku Suluk mulai bermukim di sebagian wilayah tersebut.^[7] Kemudian kolonial Inggris menguasai sebelah utara Nagri Marancang dan Belanda menguasai sebelah selatan Nagri Marancang (sekarang provinsi Kaltara).^[8]^[9]

Wilayah yang menjadi provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu.^[10] Namun Kerajaan Berau (yang merupakan induk dari Kesultanan Bulungan) menurut Hikayat Banjartermasuk salah satu vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu).^[11] Sampai tahun 1850, negeri Bulungan masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam mandala negara Kesultanan Sulu.^[12] Namun dalam tahun 1853, negeri Bulungan sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau.^[13] Walaupun belakangan negeri Bulungan di bawah kekuasaan Pangeran dari Brunei, namun negeri tersebut masih tetap termasuk dalam mandala negara Berau.

Berdasarkan perjanjian antara negara Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1787 dan 4 Mei 1826, maka secara hukum negara Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat VOC Belanda dan beberapa daerah bagian dan negara bagian yang diklaim sebagai bekas vazal Banjar diserahkan sebagai properti VOC Belanda termasuk Berau dan daerah taklukannya, maka Kompeni Belanda membuat batas-batas wilayahnya yang diperolehnya dari Banjar berdasarkan perjanjian tersebut yaitu wilayah paling barat adalah negara bagian Sintang, daerah bagian Lawai dan Daerah Aliran Sungai Jelai (salah satu wilayah Kepageranan Kotawaringin di dalam negara kesultanan Banjar) sedangkan wilayah paling timur adalah negara bagian Berau.^[14] Negara bagian Berau meliputi negeri kesultanan Gunung Tabur, negeri kesultanan Tanjung/Sambaliung, negeri kesultanan Bulungan & distrik Tidung yang dihapuskan tahun 1916.^[15] Berdasarkan peta Hindia Belanda tahun 1878saat itu menunjukkan posisi perbatasan jauh lebih ke utara dari perbatasan Kaltara-Sabah hari ini, karena mencakupi semua perkampungan suku Tidung yang ada di wilayah Tawau.^[16]

Sejarah Pembentukan Kaltara[sunting | sunting sumber]

Sekda Provinsi Kalimantan Timur, Irianto Lambrie diangkat menjadi Plt. Gubernur Kalimantan Utara yang pertama

Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an.^[17]^[18] Setelah melalui proses panjang, pembentukan provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012.^[19]^[20]

Suku bangsa[sunting | sunting sumber]

Hampir 40% penduduk Kalimantan Utara adalah Suku Jawa melalui program transmigrasi yang merupakan kelompok terbesar, disusul penduduk asal Sulawesi Selatan. Selebihnya merupakan penduduk asli Kalimantan yaitu Suku Dayak (Lun Bawang / Lun Dayeh , Kenyah , Murut ) , Suku Banjar, Suku Bulungan, Suku Tidung dan Suku Kutai.^[21]

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Pada saat dibentuknya, wilayah Kalimantan Utara dengan 408 orang PNS dibagi menjadi 5 wilayah administrasi, yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	Ibukota	PNS 2017^[1] ^[22]
Kabupaten Nunukan	Nunukan	4.101
Kabupaten Malinau	Malinau	3.646
Kabupaten Bulungan	Tanjung Selor	3.746
Kabupaten Tana Tidung	Tideng Pale	1.444
Kota Tarakan	-	3.430
Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor	1.466
Total	-	17.741

Daftar terakhir didasarkan pada data wilayah di Kemendagri.^[23]

Daftar Gubernur[sunting | sunting sumber]

No	Nama	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Prd.	Ket.	Wakil Gubernur
—	Irianto Lambrie (Penjabat)	22 April 2013	22 April 2015	—	^[24]^[25]	—
—	Triyono Budi Sasongko (Penjabat)	22 April 2015	12 Februari 2016	—	^[26]^[27]^[28]	—
1	Irianto Lambrie	12 Februari 2016	Petahana	1		Udin Hianggio

Pembagian Administratif[sunting | sunting sumber]

No.	Kabupaten/ Kota	Pusat Pemerintahan	Bupati/ Wali Kota	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk (2017)	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
1	Kabupaten Bulungan	Tanjung Selor	Sudjati	13.925,72	135.770	10	7/74
2	Kabupaten Malinau	Malinau	Yansen TP	42.620,70	83.788	15	-/109
3	Kabupaten Nunukan	Nunukan	Asmin Laura	13.841,90	193.390	19	8/232
4	Kabupaten Tana Tidung	Tideng Pale	Undunsyah	4.828,58	25.084	5	-/32
5	Kota Tarakan	-	Sofian Raga	250,80	253.026	4	20/-

Peringkat	Kabupaten/Kota	Populasi (2017)^[1] ^[29]	Ibukota
1	Kota Tarakan	253.026	Tarakan
2	Kabupaten Nunukan	193.390	Nunukan
3	Kabupaten Bulungan	135.770	Tanjung Selor
4	Kabupaten Malinau	83.788	Kota Malinau
5	Kabupaten Tana Tidung	25.084	Tideng Pale
TOTAL	Kalimantan Utara	691.058	Tanjung Selor

Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]

DPRD Kalimantan Utara hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 tersusun dari dua belas partai politik. Seluruh partai politik mendapat jatah di DPRD Kaltara disebabkan pemekaran Kaltara dari Kaltim. Susunan DPRD dengan perincian sebagai berikut: